KASUS KBIH, KEJAKSAAN TIDAK TRANSPARAN

SUMBER - Penghentian penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) kepada para calon jamaah haji tahun 2009 dilakukan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) senilai Rp4 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber mendapat sorotan mahasiswa. Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Jauhari menilai, pengentian kasus tersebut merupakan bentuk keropos dan rapuhnya penegakan hukum.

“Jadi wajar saja kalau penghentian kasus ini dipertanyakan banyak orang, karena memang mengandung hal-hal yang patut dipertanyakan. Seperti tidak ada transparansi dalam penyampaian berkas oleh KBIH kepada publik,” kata dia kepada Radar, kemarin (3/1).

Dituturkan, berkas yang disampaikan oleh KBIH harusnya dibuka secara transparan kepada masyarakat, agar mereka bisa menilai apakah ada unsur memperkaya diri dalam penggunaan dana tersebut atau tidak. “Kalau ada maka hal itu merupakan tindakan korupsi,” paparnya.

Dia menambahkan, harus ada kejelasan dari sebuah mekanisme dalam penghentian kasus ini, dengan cara menempuh prosedur hukum yang ada, sehingga jelas penanganan kasus hukumnya dan terkesan serius. “Kita sangat menyayangkan sikap penegak hukum yang tidak serius dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Daerah (Fuskomda) LDK Cirebon, Mastari mengatakan hal yang sama. Menurutnya, kasus itu cukup banyak merugikan banyak pihak. “Kenapa kejaksaan menghentikan kasus ini. Kalau tidak cukup bukti yang kuat untuk mengusut kasus ini, berikan penjelasan kepada publik,” paparnya.

“Jika kasus ini tidak ada kejelasan dan cenderung mengambang, kami akan turun ke jalan untuk memrotes tindakan tersebut agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan,” pungkasnya. (jun) sumber : radar cirebon

Lima Organisasi Massa di Cirebon Demo Antikorupsi Besok

Selasa, 08 Desember 2009 | 15:03 WIB

TEMPO Interaktif, Cirebon - Sebanyak lima elemen organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Cirebon besok akan berunjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon, Ajun Komisaris Besar Ary Laksmana Wijaya, Selasa (8/12). "Berdasarkan laporan, sudah ada lima elemen masyarakat yang besok akan melakukan aksi demo terkait peringatan hari anti korupsi sedunia," kata Ary. Kelima elemen itu secara bersama-sama akan melakukan aksi di Kota Cirebon.

Ary pun mengungkapkan, pihaknya tetap mengizinkan masyarakat berunjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia besok. "Yang terpenting tetap menjaga kedamaian. Karena izinnya mengajukan aksi damai," kata dia.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, Ary mengungkapkan pihaknya akan menurunkan dua pertiga kekuatan Polresta Cirebon. "Pengamanan maksimal tetap diterjunkan sekalipun kami berharap tidak akan ada keributan," kata dia.

Sementara itu, masih terkait penuntasan kasus bank Century, sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa hari ini, Selasa (8/12). Demo yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon antara lain dilakukan dengan cara membakar pocong yang ditempeli poster Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Boediono.

Pembakaran pocong bergambar Yudhoyono dan Boediono itu dilakukan dengan leluasa karena aparat keamanan yang berjaga tidak ada yang melarangnya.

Koordinator lapangan, Jauhari Ahmad, mengungkapkan mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia menuntut penegakan hukum atas kasus Bank Century. "Jangan hanya di pansus, kasus ini pun harus masuk ke ranah hukum karena ada indikasi penyalahgunaan uang rakyat," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Edi Suripno, mengungkapkan pihaknya pun mendukung terhadap pembentukan panitia khusus di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami pun berharap pansus skandal Bank Century itu bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi," kata dia. Selain itu mereka pun berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Jakarta.